IPDN/STPDN Watch
upaya mengingat kepentingan hajat hidup Masyarakat

Agu
09

Erna Mardiana – detikcom, Sumedang – Penyidik Polda Jabar akan menyerahkan kasus tiga praja IPDN yang terlibat kasus narkoba ke kejaksaan dalam waktu dekat. Sementara berkas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Muda Praja asal Papua, Romanus Nusagalang, terhadap lima praja lainnya akan diserahkan awal Juni mendatang.

Kepala Bidang Humas Polda Jabar AKBP Dade Achmad kepada wartawan melalui telepon, Senin (14/5/2007) mengatakan tim penyidik direktorat narkoba Polda Jabar masih sedang memproses pemberkasan tiga praja IPDN yang terlibat kasus narkoba. “Kami belum mendapat informasi, kapan berkas kasus narkoba atas nama tiga tersangka dilimpahkan. Yang pasti dalam waktu dekat,” ujar Dade.

Ketiga praja yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu adalah Rizardo, Lan Maulana Yusuf, dan Lazwardi. Ketiganya kepergok mengisap ganja di barak oleh pengasuh dan kemudian dilaporkan ke polisi oleh rektor.

Sementara itu itu penyidik Polres Sumedang, yang menangani kasus penganiayaan dengan tersangka praja tingkat I, Romanos Nusagalang, baru akan menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumedang awal Juni mendatang. “Kami masih menyusun berkas perkara atas nama tersangka Romanos. Rencananya nanti awal Juni kita serahkan,” ujar Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Sumedang AKP Hotben Gultom di Sumedang. (ern/asy)

Agu
09

Gagah Wijoseno – detikcom, Jakarta – Pemecatan 2 praja wanita IPDN diduga kuat karena keduanya telah melakukan aborsi. Saat dikonfirmasi mengenai kebenaran berita itu, Plt Rektor IPDN Johannis Kaloh minta persoalan itu jangan dibesar-besarkan.

“Sudah lah kasihan mereka. Itu terlalu dibesar-besarkan. Sudah jatuh tertimpa tangga nanti,” katanya saat dihubungi detikcom, Kamis (17/5/2007).

Kaloh menerangkan, pemecatan keduanya karena tindakan indisipliner, bukan atas pertimbangan aborsi. Kebenaran berita itu bisa terungkap bila ada pernyataan keberatan soal pemecatan dari kedua praja IPDN itu.

“Ya mereka bisa mengajukan keberatan atas pemecatan itu dan mengatakan alasannya,” kata Kaloh.

Dua praja wanita yang diduga melakukan aborsi tersebut adalah nindya praja (tingkat III) asal Jawa Barat inisial LMS dan wasana praja (tingkat IV) asal Sumut, DS. Keduanya dipecat pada Rabu 16 Mei bersama 11 praja lainnya dalam apel luar biasa yang dipimpin oleh plt Rektor Johannis Kaloh. Sebelumnya, pada Senin 14 Mei, IPDN juga telah memberikan sanksi kepada 33 praja yang mayoritas berupa penurunan pangkat dan tingkat.

Impian praja yang dipecat untuk menjadi pejabat pamong praja sudah sirna. Kini, mereka kembali ke kampung halamannya tanpa membawa kesuksesan.

“Sekarang mereka sudah dipulangkan semua ke kampung halamannya masing-masing,” terang Kaloh. (gah/gah)

Agu
09

Erna Mardiana – detikcom, Jakarta – Hanya dalam waktu sepekan, 46 praja IPDN dikenai sanksi. Diduga dua praja wanita dari 46 praja tersebut melakukan aborsi sehingga dipecat dengan tidak hormat. Tidak hanya mereka berdua, ada 11 praja lainnya yang juga dipecat tidak hormat karena melakukan perbuatan indisipliner.

Dua praja wanita yang diduga melakukan aborsi tersebut adalah nindya praja (tingkat III) asal Jawa Barat inisial LMS dan wasana praja (tingkat IV) asal Sumut DS. Keduanya dipecat pada Rabu 16 Mei bersama 11 praja lainnya dalam apel luar biasa yang dipimpin oleh plt Rektor Johannis Kaloh. Sebelumnya, pada Senin 14 Mei, IPDN juga telah memberikan sanksi kepada 33 praja yang mayoritas penurunan pangkat dan tingkat.

Informasi dari sumber internal IPDN kepada wartawan, keduanya telah melakukan tindakan asusila yang berbuntut kehamilan. Bahkan LMS melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut dengan seniornya yang juga dari kontingen Jabar yaitu AN, yang turut dipecat.

Sementara pasangan DS, diyakini berasal dari luar kampus. Namun, mereka menggugurkan kandungannya. “LMS melakukan aborsi di baraknya. Sementara aborsi DS dilakukan di sebuah klinik yang ada di Cileunyi Bandung,” tutur sumber tersebut Kamis (17/5/2007).