IPDN/STPDN Watch
upaya mengingat kepentingan hajat hidup Masyarakat

– Harry Ganda Asi PhD

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor kembali mendapat pemberitaan besar-besaran, bukan karena prestasi karya ilmiah atau aktivitas akademik yang luar biasa, tetapi tindak kekerasan yang mengakibatkan tewasnya Cliff Muntu (20), mahasiswa tingkat II atau madya praja IPDN.

Kasus ini semakin disorot dengan kebohongan publik yang dilakukan oleh Rektor IPDN yang terlalu buru-buru membantah dan memberikan pernyataan gegabah. Pernyataan rektor yang berubah dalam waktu cepat, memicu ketidaksimpatikan masyarakat dan dianggap sebagai sumber berita yang tidak kredibel bila dilihat dari source credibility theory (teori kredibilitas sumber). Juga terjadi ketidakcocokan (dissonance) seperti yang diungkapkan oleh Leon Festinger (2001) dalam Communication Capstone.

Peristiwa tewasnya mahasiswa IPDN ini pastilah bukan yang pertama kali. Sudah berkali-kali terjadi sehingga IPDN mirip sebagai kampus pembantaian. Masyarakat pun sudah mafhum dan capai karena meskipun telah terjadi pergantian nama dan pergantian rektor. Namun, tradisi aktivitas kekerasan antara junior dan senior nyaris tidak berubah.

Berbagai media di negeri ini mengungkapkan secara rinci tentang jumlah korban yang terjadi di IPDN lebih dari 40 orang, meskipun kemudian kunjungan investigasi para petinggi Departemen Dalam Negeri (Depdagri) sekadar ritual biasa (mungkin prosedur formal) hanya menetralisasi jumlah korban.

Dari pernyataan tim Depdagri, hanya tiga orang korban, selebihnya yang meninggal karena sakit dan karena faktor lain. Terjadinya tindak kekerasan di kampus IPDN yang seolah-olah menjadi tradisi turun-temurun karena pemahaman yang keliru terhadap senior-junior.

Senioritas seharusnya dipahami sebagai upaya untuk membimbing, memberikan contoh, mengayomi kelompok yang junior. Namun, menyedihkannya terjadi suatu stereotip bahwa senioritas sebagai sebuah legalitas untuk memiliki kewenangan dalam memerintah atau menghukum junior. Terbentuknya iklim senior-junior sepatutnya dibutuhkan untuk saling menghormati, bukanlah dipergunakan untuk menakuti bahkan memerintah junior.

Peristiwa tindak kekerasan di kampus IPDN, memang sudah terjadi sejak generasi awal IPDN yang dulu disebut dengan nama STPDN. Dengan demikian, IPDN memang memerlukan waktu yang cukup panjang agar kampus IPDN bebas dari tindak kekerasan.

Ada PeluangKekerasan demi kekerasan selalu terjadi di IPDN dapat diterjemahkan karena ada peluang yang memang terbuka untuk melakukannya. Meskipun di kampus-kampus telah lama dilarang agar tidak ada perpeloncoan, tampaknya tradisi itu masih terjadi di IPDN.

Seharusnya, kondisi ini harusnya menjadi pemantauan dan tangung jawab pimpinan perguruan tinggi. Rektor merupakan pemimpin, dia merupakan manajer yang bertanggung-jawab untuk semua hal yang terjadi di dalam kampus. Rektor harus peka dan berusaha menutup peluang terjadinya tindak kekerasan itu terjadi. Ini artinya, kontrol di dalam tubuh IPDN dapat kita nilai masih terlalu lemah.

Seharusnya, kita mendapat pelajaran penting dari pola kepemimpinan IPDN, yang berani mengatakan, “saya bertanggung jawab untuk kejadian ini!” Banyak anggota masyarakat sudah jenuh dengan tindak kekerasan dalam kampus IPDN sehingga banyak yang mengusulkan agar IPDN segera ditutup, bahkan ada yang mengusulkan agar tidak menerima mahasiswa baru selama tiga tahun agar terdapat generasi baru yang tidak terkontaminasi.

Namun, menurut mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), IPDN tidak perlu dibubarkan. IPDN cukup diperbaiki sistem pendidikan dan pembinaan hubungan antara senior-junior yang selama ini terkesan arogan serta mengandalkan kekerasan. Kekerasan dalam IPDN jangan sampai dipelihara.

Menurut Gus Dur, kalau dibiarkan, ya jadinya seperti ini. Yang melakukan harus dihukum, termasuk senior dan pemimpinnya. Harus dicari siapa yang menyuruh dan menyebabkan kematian itu. Karena itu, dia mengharapkan ada perbaikan secara menyeluruh, termasuk sistem perekrutan yang masih didominasi atau memprioritaskan kalangan tertentu.

Dia menyoroti adanya anak-anak pejabat yang selalu mendapatkan prioritas pertama di IPDN (SINDO, Sabtu 7 April, edisi sore) Marilah lihat apa sih sebenarnya tujuan pendidikan tinggi kita. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi pada BAB II Pasal 2, disebutkan tujuan pendidikan tinggi adalah: a. menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; b. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 1 disebutkan pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Terdapat penekanan bahwa perlunya menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Suasana belajar baik dalam jam perkuliahan atau tidak (selama di dalam kampus) inilah yang juga yang menjadi tanggung jawab pimpinan kampus. Rektor tidak boleh lepas tanggung jawab sebagai orang yang paling bertanggung jawab untuk apa yang terjadi di dalam kampus, apalagi peristiwa kekerasan di dalam kampus yang telah berulang-ulang terus terjadi.

Menurut PP Nomor 60 Tahun 1999 pada Pasal 29 ditegaskan bahwa (1) Pimpinan perguruan tinggi sebagai penanggung jawab utama pada perguruan tinggi, di samping melakukan arahan serta kebijaksanaan umum, juga menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan senat perguruan tinggi.

Dilanjutkan pada Pasal 37 disebutkan Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi universitas/institut serta hubungan dengan lingkungannya.

Keputusan Citra IPDN sudah terlanjur buruk, sudah sangat sulit dibangun citra baik. Berbagai ejekan dibuat masyarakat terhadap IPDN. Kita pun bertanya bagaimana kualitas pemimpin kita di masa mendatang yang lahir dari lulusan IPDN.

Bila mereka menjadi pimpinan pemerintahan daerah, bisakah mereka sabar bila menghadapi tuntutan masyarakat yang kompleks ini? Bagaimana dengan nasib IPDN ditutup, dimerger dengan perguruan tinggi lain, atau dibenahi sistemnya, semua bergantung kepada pemerintah, khususnya Departemen Dalam Negeri. Keputusan terletak di tangan Depdagri meskipun citranya di depan masyarakat sudah terlanjur buruk. (*)

HARRY GANDA ASI PHD
Mantan Rektor PTS di Jakarta

http://www.okezone.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15162&Itemid=57

Belum Ada Tanggapan to “– Harry Ganda Asi PhD”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: