IPDN/STPDN Watch
upaya mengingat kepentingan hajat hidup Masyarakat

– Eko Prasojo

Demiliterisme IPDN

Bangsa ini kembali dikejutkan skandal kekerasan pendidikan kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kejadian ini merefleksikan karut-marut penyiapan pamong praja di Indonesia.

Tidak heran, muncul banyak desakan agar lembaga itu dibubarkan. Apa jadinya jika pamong praja yang memiliki hobi kekerasan menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

 

“Power culture”

Birokrasi di Indonesia ditandai budaya kekuasaan (power culture). Banyak hal yang membentuk budaya birokrasi demikian.

Pertama, sejarah kolonialisme, menjadikan birokrasi sebagai mesin kekuasaan penjajah.

Kedua, kooptasi birokrasi oleh partai politik membuat birokrasi sebagai mesin politik yang tidak netral dan tidak profesional.

Ketiga, pola pendidikan kepamongprajaan yang bergaya militeristik memberi kontribusi dalam membentuk birokrat berbudaya kekuasaan, bukan pelayanan (service delivery culture).

Ketiga faktor itu menjadikan birokrasi tidak responsif dengan kebutuhan masyarakat. Birokrasi tak lagi untuk masyarakat, tetapi untuk kepentingan penguasa. Dalam kultur seperti itu, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menjadi lazim. Akibatnya, kualitas pelayanan dan pemerintahan sering terabaikan.

Keadaan ini berlarut-larut dan membentuk sikap, perilaku, nilai, kultur pejabat birokrasi dan sistem kerja, cara pandang, dan budaya interaksi rakyat terhadap birokrasi. Bahkan, kondisi ini telah diterima sebagai bagian tak terpisahkan dalam relasi antara masyarakat dan birokrasi. Itu sebabnya, KKN dalam birokrasi dianggap fungsional.

Tidak mengherankan jika struktur dan proses yang dibangun merupakan instrumen untuk mengatur dan mengawasi perilaku masyarakat, bukan sebaliknya untuk mengatur pemerintah dalam melayani masyarakat.

Ihwal pendidikan kepamongprajaan yang berciri kekerasan, seperti terjadi di IPDN, adalah cikal bakal pembentukan karakter birokrat yang berorientasi pada obsesi kekuasaan. Kita tahu, proses rekrutmen dan pendidikan birokrat yang tidak profesional akan menjadi beban birokrasi.

Hal ini tidak saja pada rendahnya sensitivitas pelayanan kepada masyarakat, tetapi lebih berat adalah paradigma, sikap, dan perilaku birokrat yang korup, nepotis, dan kolusif dalam pemerintahan. Budaya kekuasaan inilah yang menciptakan kleptomania dalam birokrasi Indonesia.

Itu sebabnya, pekerjaan mereformasi birokrasi menjadi kian berat karena menyangkut perubahan paradigma, budaya, dan mindset birokrat yang telah direkrut dan dididik dengan cara-cara tidak profesional.

 

Demiliterisasi IPDN

Paradigma dalam birokrasi modern sudah jauh berkembang. Jika semula paradigma weberian memberi warna kental birokrasi, sejak 1980-an paradigma new public management (NPM) telah mengubah segalanya. Demikian pula perkembangan paradigma good governance (GG) yang kian kuat dirasakan dalam birokrasi modern sejak 1990-an.

Pada dasarnya, NPM dan GG menekankan perlunya budaya pelayanan yang kian baik, bersih, efisien, efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Karena itu, reformasi birokrasi diarahkan pada pembentukan semangat dan karakter yang menjadikan masyarakat sebagai client, customer, dan tax payer.

Hal yang amat paradoks terjadi di Indonesia jika cara-cara pendidikan pamong praja seperti di IPDN masih menitikberatkan paradigma kekuasaan dan hierarkisme. Hal ini bertentangan dengan semangat menjadikan birokrasi Indonesia memiliki budaya pelayanan tinggi.

Sudah saatnya reformasi birokrasi diawali semangat menjadikan pamong praja sebagai pelayan masyarakat, bukan sebaliknya sebagai penguasa masyarakat. Kondisi ini dapat diubah melalui kurikulum dan metode pendidikan IPDN yang bermuatan konsep-konsep baru sektor publik yang lebih berorientasi semangat service excellent dan service delivery culture.

Demilitirisme pendidikan IPDN harus dimaknai sebagai upaya menjadikan pamong praja memiliki paradigma dan budaya pelayanan, bukan kekuasaan. Di masa datang, tidak boleh lagi terjadi birokrat dipenuhi ambisi dan obsesi kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik. Jika komitmen reformasi hendak ditumbuhkan, inilah saatnya membentuk sumber daya aparatur yang profesional dan berbudaya melayani.

Eko Prasojo Guru Besar FISIP-UI; Konsultan Good Governance GTZ pada Kementerian Negara PAN

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0704/16/opini/3447771.htm

Belum Ada Tanggapan to “– Eko Prasojo”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: