IPDN/STPDN Watch
upaya mengingat kepentingan hajat hidup Masyarakat

MENCETAK BIROKRAT PENGANIAYA DI STPDN

hymne STPDN dan Nunuk Karsa Nugraha :
Kebanyakan pukulan itu mengarah ke sekitar dada, perut dan rusuk. Dan ancaman kalau berani melapor nyawa saya nggak akan selamat. Setelah saya mengundurkan diri dokter ahli syaraf bilang saya mengalami ganguan syaraf karena sering mendapat benturan terus pendarahan di bagian lambung dan masih sering merasa ngilu.

Saudara, cerita itu bukan berasal dari seorang korban kriminalitas.
Tapi dari seorang siswa Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri STPDN yang dianiaya kakak kelasnya. Nunuk Karsa Nugraha, siswa yang bercerita tadi hanya bertahan enam bulan di sekolah yang mencetak para camat, bupati, gubernur dan pegawai negeri lainnya. Belakangan, cerita kekejaman dari balik sekolah binaan Departemen Dalam Negeri itu banyak bermunculan. Kisah-kisah ini dipicu oleh tewasnya Wahyu Hidayat, siswa STPDN akibat dianiaya kakak kelasnya. Wahyu tewas mengenaskan setelah mengalami penganiayaan yang disebut pembinaan oleh para seniornya, gara-gara tidak ikut upacara peringatan 17 Agustusan. Bahkan sebelum Wahyu, tiga tahun lalu, Ery Rahman mengembuskan napas terakhir, juga akibat penganiayaan.

Ironis, memang. Areal kampus di Jatinangor Sumedang Jawa Barat yang menggodok para calon pemimpin bangsa itu ternyata menerapkan kekerasan yang jauh dari kata manusiawi. Empat kasus kekerasan di STPDN, kini sudah masuk ke markas kepolisian resor Sumedang. Puluhan praja STPDN sudah diperiksa. Dalam kasus kematian Wahyu Hidayat, beberapa praja sudah ditetapkan sebagai tersangka, sebagaimana diungkapkan Kepala polisi Sumedang Yoyok Subagyono.

Yoyok Subagyono:  Kita juga menemukan beberapa bukti bahwa kekerasan itu juga dilakukan oleh rekan praja lainnya. Kepolisian juga bekerja berdasarkan alat-alat bukti dan beberapa keterangan dari saksi-saksi. Memang pasal yang kita gunakan mulai terberat hingga teringan, ancaman hukuman sembilan sampai 12 tahun.

Pembicaraan kasus STPDN segera menyulut emosi masyarakat. Pro dan kontra timbul. Kebanyakan mengutuk sistem kekerasan a la militer yang menjadi tradisi pada tiap-tiap angkatan di sekolah itu. Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno akhirnya mengumumkan mengambil alih kepemimpinan STPDN.

Hari Sabarno: STPDN saat ini berada dalam kondisi yang cukup kritis.
Dan memerlukan penanganan yang lebih serius dan langsug dan dikendalikan oleh tingkat pimpinan depdagri secara crash program. Secara manajerial akan ditangani oleh Sekjen yang bertanggungjawab langsung kepada menteri dalam negeri. Sambil menarik ketua STPDN karena yang bersangkutan telah menyerahkan laporan lengkap kepada Depdagri. Maka Saudara Soetrisno ketua STPDN ditarik ke Depdagri.

Selesaikah masalahnya? Tentu saja tidak sesederhana itu. Ada yang menginginkan kampus STPDN dibubarkan saja. Anggota DPR AM Fatwa yang mengunjungi kampus Jatinangor termasuk yang mengusulkan agar keberadaan STPDN dipertimbangkan lagi.

Selain itu masih ada juga yang menginginkan agar STPDN dirombak dan digabung dengan sekolah tinggi lain, yaitu Institut Ilmu Pemerintahan atau IIP. Tujuannya agar tamatan sekolah ini lebih berwajah sipil dan tidak mengenal kekerasan. Apalagi kedua institusi pendidikan ini sama-sama berada di bawah Departemen Dalam Negeri.

Staf pengajar IIP, Djohermansyah Djohan berharap agar Sekjen Depdagri yang ditunjuk sebagai Kepala STPDN sementara, segera menyiapkan rencana penggabungan ini. Djohermansyah memperkirakan, penggabungan STPDN dengan IIP bisa dipersiapkan sekitar enam bulan.

Djohermansyah Djohan: Saya kira yang penting adalah menghentikan segala kekerasan sistem pengasuhan yang bergaya Magelang itu di kampus STPDN. Kalau dia tidak mampu saya kira akan punya efek yang jelek kepada sekolah pamong di republik ini. Mungkin nanti masyarakat akan bilang ya sudah tutup saja!

Belajar dari kasus STPDN, barangkali kita bisa merenung. Betapa kekerasan tak hentinya mewarnai wajah Indonesia. Dimulai dari setiap pergantian kekuasaan  sejak tahun 1965 terus sampai tergulingnya Orde Baru lima tahun lalu, bahkan hingga kini. Kekerasan, konflik dan pelanggaran hak-hak asasi manusia terus terjadi, dengan berbagai alasan di hampir seluruh negeri. Kekerasan itu terus berbiak karena sesuai tradisi Orde Baru, mereka yang bersalah juga tidak dihukum.

Tidaklah mengherankan kalau kekerasan subur membudaya, berbiak dari satu generasi ke generasi lainnya. Sampai-sampai sekolah yang mencetak aparat pemerintahan seperti STPDN juga mengembangkan tradisi kebiadaban. Khalayak ramai pun juga jadi mafhum, mental penganiaya jelas terwariskan dari kampus ke masyarakat luas. Buktinya banyak aparat birokrasi yang suka main paksa, main gusur, main kekerasan terhadap rakyat kecil.

Tim Liputan 68H Jakarta melaporkan untuk Radio Nederland di Hilversum

http://www.mail-archive.com/berita@listserv.rnw.nl/msg00044.html

Belum Ada Tanggapan to “MENCETAK BIROKRAT PENGANIAYA DI STPDN”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: