IPDN/STPDN Watch
upaya mengingat kepentingan hajat hidup Masyarakat

Lima Praja Senior IPDN Tersangka

* Hasil Autopsi Clifft, Ditemukan Luka Mulai Kepala Hingga Kelamin

BANDUNG — Polisi bekerja cepat dalam mengusut kasus tewasnya Clifft Muntu (19), madya praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kontingen Manado, Sulawesi Utara. Malah, hingga malam tadi, penyidik Polres Sumedang sudah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini. Kelima tersangka itu masing-masing berinisial MA, GNH, FE, AB, dan JA, semuanya adalah nindya praja yang tak lain senior Clifft Muntu. Saat diperiksa polisi, kelima senior Clifft ini mengakui ada insiden pemukulan terhadap juniornya saat berlangsung kegiatan pengaderan pataka (kelompok pembawa bendera lambang IPDN, red).

Kegiatan yang digelar sepuluh nindya praja (tingkat III) ini, berlangsung pukul 22.30 Wib dan diikuti 28 orang madya praja. Ironisnya, meski berlangsung di dalam kampus, namun sama sekali tidak atas sepengetahuan pengasuh IPDN.

Meski begitu, Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Sunarko Danu Ardanto melalui Kabid Humas Polda Jabar AKBP Dade Achmad mengakui, penyidikan tidak hanya berhenti di situ. “Mereka (maksudnya kelima tersangka itu, red) masih menjalani pemeriksaan,” kata Dade.

Dade menyebut, hingga kemarin polisi sudah memeriksa sedikitnya 15 saksi yang diduga mengetahui insiden yang merusak citra IPDN itu. Dari kesaksian mereka itulah, polisi akhirnya menetapkan lima senior Clifft sebagai tersangka karena telah memukul korban yang dinilai kurang serius berlatih.

Polisi juga mengembangkan penyidikan ke beberapa orang nindya praja lainnya dan pengajar IPDN, yang diduga berusaha menutup-nutupi tewasnya Clifft Muntu. Pasalnya, pada Selasa 3 April lalu, sejumlah praja berusaha mengelabui petugas untuk melarikan jenazah Clifft secara diam-diam ke Bandara Soekarno-Hatta agar segera diterbangkan ke tempat tinggalnya di Menado.

Selain praja, ada pula seorang pengajar berinisial Prof Dr LG, yang berusaha menghalang-halangi upaya polisi saat akan mengautopsi jenazah korban. Dengan mengatasnamakan keluarga, pengajar itu menolak permintaan polisi untuk mengautopsi jenazah Clifft. Padahal sebaliknya, pihak keluarga meminta jenazah untuk diautopsi agar mengetahui sebab musabab kematiannya.

“Mereka bisa saja dikenakan tuntutan karena berusaha menghalang-halangi penyelidikan polisi, atau menyembunyikan suatu perbuatan tindak pidana,” jelas Dade.

Sementara, dari hasil autopsi terhadap jasad Clifft pada Selasa 3 April, tim forensik yang dipimpin oleh Kepala Forensik RSHS, H Noorman Heryadi, dr, SpF,SH. menemukan sejumlah luka dalam dan luka luar. Meski masih perlu penelitian laboraturium, tapi diduga kuat luka-luka tersebut diakibatkan benturan dengan benda tumpul.

Luka-luka tersebut ditemukan mulai dari kepala hingga alat kelamin korban. Di kepala, ditemukan “resapan” di kulit kepala bagian belakang, dan ada memar di kepala kanan atas kiri belakang. Bagian bibir korban dan kuku jari tangan dan kaki juga terlihat biru-biru.

Sejumlah organ dalam korban juga terdapat keganjilan. Seperti jantung yang memar, bintik perdarahan di jantung, serta paru-paru yang membengkak. Tak hanya itu, tim forensik juga menemukan memar-memar di buah zakar korban yang diduga akibat benturan benda tumpul.

“Mengenai penyebab timbulnya luka-luka tersebut belum bisa dipastikan. Perlu penelitian laboratourium lebih lanjut. Mudah-mudahan paling lambat minggu depan, penyebab kematian korban sudah bisa diketahui,” tutur Dade.

Dalam hasil penelitian tim forensik itu, tidak tertulis adanya luka di hati, ataupun indikasi penyakit lever. Artinya, penemuan tim forensik itu sekaligus membantah dugaan dari pihak IPDN yang semula menyatakan bahwa Clifft tewas karena penyakit lever yang dideritanya.

Informasi yang diperoleh Fajar di kampus IPDN menyebut, bila terbukti Rektor IPDN, I Nyoman Sumaryadi melakukan kebohongan publik atas kematian Clifft, kemungkinan besar orang nomor satu di kampus yang dulunya bernama STPDN ini, juga diperiksa.

* Bentuk Tim Investigasi

Hasil rapat koordinasi internal Departemen Dalam Negeri (Depdagri) yang dipimpin langsung Mendagri Ad Interim, Widodo AS di Jakarta kemarin juga mengindikasikan kemungkinan adanya sanksi tegas terhadap petinggi IPDN yang terlibat dalam kasus Clifft Muntu.

“Bagaimanapun, pejabat di sana yang bertanggung jawab. Ini berarti, mereka lalai dalam menjalankan tugas sampai ada aksi kekerasan di kampus tersebut,” kata Sekjen Depdagri, Progo Nurjaman seperti dikutip Kapuspen Depdagri Saut Situmorang.

Dalam rapat kemarin, Widodo juga memutuskan untuk membentuk tim investigasi internal Depdagri. Tim ini dipimpin langsung Irjen Depdagri, Seman Widjojo yang akan mengumpulkan bukti sekaligus mencari titik terang mengapa masih ada kekerasan di IPDN. “Itu memang perintah langsung Mendagri Widodo AS. Yang ingin diketahui saat ini, sebab musabab kekerasan itu,” tambah Saut lagi.

Meski begitu, mendagri tetap meminta, tim investigasi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Jika ada kesalahan prosedur, Depdagri berhak mengambil tindakan selaku pembina IPDN.

Anggota Komisi II DPR RI, Yuliani Paris yang dihubungi Fajar kemarin juga menyampaikan kekesalannya atas masih terjadinya aksi kekerasan di kampus eks STPDN ini. “Yang berlaku di sana dengan segala kekerasannya sepertinya sudah tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi kita,” terang Yuliani yang mengaku tahun lalu sempat kunker ke kampus IPDN di Bandung.

Legislator asal Sulsel ini terang-terangan menyebutkan, sudah sulit mengharapkan IPDN bisa melahirkan alumni yang berkualitas dan sepadan dengan apa yang sudah dikeluarkan negara membiayai mereka. Soalnya, sudah sejak masuk, banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

“Coba bayangkan, orang lain kuliah, berkompetisi untuk diterima, bayar uang kuliah, sesudah lulus selanjutnya masih harus berkompetisi untuk dapat pekerjaan. Sedangkan mahasiswa IPDN, lebih banyak, meski tidak semua, yang masuk hanya bermodalkan katabelece (surat sakti), lalu uang makan dan asrama ditanggung oleh negara, saat lulus, dijamin pasti dapat kerja dan ada posisi. Bagaimana alumni IPDN akan menjadi aparatur yang melayani kalau sejak awal mereka sudah terkondisikan sebagai praja yang dilayani. Makanya, IPDN harus ditinjau ulang karena memang sudah tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi,” terang legislator asal Sulsel ini.

Yuli menyarankan, kamar siswa di barak, perlu disekat untuk menciptakan ruang privacy dan aman dari gangguan senior ataupun teman. “Waktu kunker ke IPDN, di dalam kamar terlalu padat sehingga siswa sulit belajar di kamar. Ingat, kepadatan dalam satu kamar bisa memicu gesekan emosi antar praja,” katanya.

* 37 Praja Tewas

Kasus kematian Clifft menambah deretan panjang aksi kekerasan yang berujung maut di IPDN. Malah, Lektor IPDN Inu Kencana Syafii menyebut, sejak perguruan tinggi ini terbentuk, sedikitnya sudah 37 praja yang tewas. Hampir semua praja tewas itu adalah praja junior, dan pelakunya tidak lain praja senior.

“Jadi saya menyimpulkan, masih terjadi tindak kekerasan di IPDN, mulai dari yang ringan hingga yang berat,” kata dosen vokal IPDN ini.

Menurut Inu, dalam kurun waktu 18 tahun sejak tahun 1994 hingga sekarang tercatat ada 10 kasus kematian praja. Dimulai tahun 1995 praja asal Kontingen Jatim, Gatot, yang meninggal seusai mengikuti latihan dasar militer. Setahun kemudian praja asal Lampung, Alfian, meninggal dengan kondisi bagian kepala pecah. Di tahun 2007 praja asal Jateng, Fahrudin, meninggal tanpa sebab ketika sedang mengikuti kuliah di kampus.

Kemudian praja bernama Edi meninggal dengan alasan jatuh dari sepeda motor di tahun 1999. Di tahun 2000, ada 4 praja yang meninggal dunia. Pertama praja bernama Purwanto yang meninggal dengan dada lebam. Kemudian praja Obet asal Irian yang meninggal dengan kondisi yang sama.

Praja asal Jabar, Eri Rahman, yang meninggal karena tindak kekerasan yang dialami. Ada juga praja wanita bernama Utari yang meninggal dunia karena aborsi.

Tahun 2003, praja asal Jabar Wahyu Hidayat meninggal dunia dengan dugaan akibat tindak kekerasan dari praja senior. Di tahun 2004, praja asal Papua Manfred Hubi meninggal dengan dugaan bunuh diri minum cairan pembasmi serangga.
Setahun kemudian, praja asal Papua lainnya Irfan Hibo meninggal dengan penyebab yang sama.

Ironisnya, dari rentetan kasus ini, hanya kasus Eri Rahman dan Wahyu Hidayat yang sampai ke meja hijau. Hanya saja, meski dinyatakan bersalah oleh pengadilan, praja tersebut tetap diperkenankan menyelesaikan studi hingga tamat.

Inu juga mengkritik Depdagri selaku pembina kampus ini. Soalnya, dari puluhan kasus kekerasan yang menyebabkan kematin, tidak berimplikasi pada sanksi yang tegas kepada pejabat IPDN. Contohnya saja, sebut Inu, tahun 2004 hanya 8 praja yang dikenai sanksi dikeluarkan. “Padahal kasus kekerasan berat ada 35 kasus,” ujar Inu. Untuk tindak kekerasan ringan, terjadi 4.000 kasus dan tidak ada satupun pelakunya yang dikenai sanksi. (ysd-jpnn)

http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=34508

Belum Ada Tanggapan to “Lima Praja Senior IPDN Tersangka”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: