IPDN/STPDN Watch
upaya mengingat kepentingan hajat hidup Masyarakat

Keadilan Versus Keberingasan

SUATU sore di awal September ini, Ny Ety Rohaety (52), warga Majalaya, Bandung Selatan, terpana, tak bisa bicara di depan televisi. Dengan penuh perhatian dia menyimak tayangan berita dan gambar yang membuat kepalanya pening bahkan nyaris pingsan.

“KEPALA saya seolah dipukul dengan palu mendengar berita itu,” kata Ety. Berita sore di televisi itu menjelaskan secara panjang lebar kronologi meninggalnya Wahyu Hidayat, seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), oleh praja seniornya. “Saya benar-benar shock karena peristiwa itu kembali mengingatkan pada anak saya, Erie.” ujarnya.

Wanita paruh baya ini hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Dan, ketika perasaannya tersentak melihat berita kematian seorang anak muda bernama Wahyu Hidayat, itu adalah reaksi yang wajar. Karena, putra Ety sendiri bernama Erie Rakhman, seorang anak muda berusia 21 tahun, dua tahun lalu, juga mengalami nasib yang sama: tewas di tangan seniornya. “Ada apa di sana?” keluh Ety dengan suara bergetar.

Ketika keadilan yang mereka dambakan benar-benar tegak, kematian itu datang lagi menjemput adik kelas Erie. Kematian Wahyu, disaksikan Ety dan suaminya Atong Efendy di layar televisi, benar-benar telah menoreh luka lama mereka. Rasa kesal, marah, benci, bahkan putus asa berbaur menjadi satu. Kematian Erie, anak kesayangan mereka, yang jelas-jelas digojlok seniornya seolah dianggap sepi oleh aparat petinggi STPDN. “Seolah yang mati itu bukan manusia,” kilah Atong.

Betapa tidak? Sang pembunuh, seharusnya dihukum (dipenjara) karena dengan sengaja menghilangkan nyawa manusia, cuma diganjar hukuman seadanya.

Bahkan, sang pembunuh anaknya kini melenggang bebas menjemput karier birokrat di sejumlah daerah lingkungan Departemen Dalam Negeri. Yang lebih menyakitkan, pembunuh anaknya itu diwisuda langsung oleh Presiden Megawati. “Adilkah ini?” ujar Atong tampak meledak-ledak.

Kematian anak kesayangan mereka tiga tahun lalu itu telah membuat keluarga mereka tidak pernah lagi menikmati hari-hari indah nan ceria. Mereka sangat bangga ketika anaknya dua tahun lalu masuk sekolah yang menurut anggapannya bisa mengubah nasib keluarganya.

“Kadang jika saya sendiri di rumah dan melihat baju-baju Erie di lemari, hati saya tersayat-sayat. Henny, salah seorang anak Ety, mengatakan, ibunya biasanya pingsan melihat seragam praja STPDN.

“Sejak Erie pergi, saya tidak ada gairah lagi untuk melakukan apa-apa,” kisahnya. Dan memang, sejak kematian putranya itu, Ety langsung menghentikan usaha warung nasinya di lingkungan Gelanggang Olahraga Pindad. “Tidak ada artinya lagi saya berusaha,” katanya.

Di mata ibunya, Erie adalah seorang anak yang siap menjemput masa depan gemilang. Hidup Erie sangat disiplin dan tidak begitu mencintai kegiatan yang sifatnya hura-hura khas anak muda zaman sekarang.

“Anak itu agak pendiam. Hobinya membaca. Dia tidak suka keluar rumah kalau tidak begitu penting. Dia juga tidak suka ikut kegiatan hura-hura. Dia juga sangat patuh pada orangtua,” kenang Ety. “Tapi, mengapa dia harus mendapat hukuman berat?” Tatapannya nanar dengan mata tergenang air.

Atong dan Ety adalah orangtua kandung Erie. Mereka berasal dari Majalaya (Jawa Barat). Atong adalah pensiunan pegawai negeri sipil yang mengabdikan separuh usianya di Pemerintah Kota Bandung. Keluarga ini pun punya cita-cita, anak-anak mereka, kelak, juga bisa menjadi abdi negara, penggede di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Impian itu memang sudah terkabul dengan tercatatnya nama dua kakak Erie sebagai karyawan di Pemkot Bandung.

“Dan ketika Erie berhasil menembus STPDN, kami sangat bahagia. Karena itu berarti Erie hampir pasti pula akan menjadi pamong,” kata Atong.

Tapi, apa mau dikata, manusia boleh berencana tapi Tuhan menghendaki lain. Dan itu yang terjadi pada Erie dan keluarganya. Anak keempat dari enam bersaudara itu harus menjemput maut dengan cara yang sesungguhnya tidak wajar dan tidak manusiawi. “Nyawanya dihabisi oleh rekan-rekan mahasiswanya sendiri,” ujarnya. Ironis, para pencabut nyawa bisa jadi, saat ini sudah menjadi “pejabat pemula”. Relakah bangsa ini dipimpin oleh pembunuh? Demikian pertanyaan yang terus mengganggu keluarga itu.

Sang waktu bisa saja berlalu dengan cepat. Sementara manusia dan rencana-rencananya juga cenderung cepat berubah. Namun, bagi Ety, ibu kandung Erie, nama putranya tidak akan pernah pupus dari ingatannya. Apalagi buah hati bagian dari hidupnya itu pergi dengan cara yang tidak wajar.

Harapannya dan juga harapan para orangtua lainnya, rentang waktu yang panjang itu akan menyembuhkan luka hati Ety. Tapi, hal itu tidak terjadi. Malah korban jatuh lagi, yaitu tewasnya Wahyu Hidayat secara tidak wajar.

KASUS Erie Rakhman dan Wahyu Hidayat merupakan puncak gunung es dari sekian tindakan negatif di lingkungan sekolah tinggi pemerintahan itu.

Seorang dosen senior di STPDN mengatakan, tindakan bejat para praja STPDN terus berlangsung. Sistem rekrutmen praja baru sarat berbau kolusi dan nepotisme kerap terjadi. Ia menyebut, data sekarang ini praja yang masuk STPDN 50 persen melalui “jasa” kolusi dan nepotisme.

Akan tetapi, kasus-kasus di lingkungan STPDN sendiri cenderung ditutupi oleh pengelolanya. Seorang praja asal Nusa Tenggara Timur terpaksa mundur akibat diancam oleh seniornya setelah mengadu ke polisi akibat kasus penganiayaan seniornya.

Penegakan disiplin dan penegakan hukum hanya ditujukan kepada pihak yang lemah. Contoh konkret dialami keluarga korban Erie Rakhman, di mana para tersangka penganiaya korban seolah tak terjamah sanksi layaknya seorang pembunuh. Di mana keadilan itu?

 

 

AKAN tetapi, Ketua STPDN Soetrisno menampik semua tuduhan itu, termasuk ketidakbecusan mengelola ospek di sekolah yang dipimpinnya. Menurut dia, tindakan tegas pemecatan terhadap pelaku penganiaya Wahyu Hidayat telah sesuai prosedur “buku putih” STPDN. Dalam buku itu diuraikan sanksi kepada praja. “Jangankan membunuh, memukul praja itu sudah kena sanksi,” katanya.

“Kami serius dengan kasus ini,” tambah Soetrisno kepada wartawan pekan lalu. Ia menyangkal bahwa pihaknya seolah menutupi kasus kematian Wahyu Hidayat tanpa lebih dulu melapor ke polisi.

Menurut Soetrisno, tindakan pemecatan terhadap tiga praja ditempuh pihaknya suatu yang obyektif. Mengenai kasus kematian Erie Rakhman, Soetrisno mengelak bahwa dirinya belum masuk STPDN sewaktu kasus itu terjadi.

Soal ketertutupan sistem pendidikan STPDN, Soetrisno mengatakan tidak benar. “Mungkin karena praja diasramakan, maka masyarakat melihat sekolah ini tertutup,” katanya. Ia sendiri kaget dengan meluasnya tanggapan masyarakat dan pemberitaan media massa atas kematian Wahyu Hidayat.

Namun, Dindin Maolani, pengamat hukum di Bandung, mengatakan, meluasnya tanggapan masyarakat itu akibat tertutupnya pihak STPDN, baik dalam sistem pendidikan dan kurikulum maupun penerapan sanksi.

Bagi Dindin, sistem pendidikan tertutup menunjukkan “jiwa dan semangat militer” dalam penerapan pendidikan STPDN cukup tinggi. “Kenapa STPDN harus bercorak militer, sedangkan yang mereka didik adalah pamong sipil yang nantinya akan menjadi pengayom masyarakat,” katanya.

Menurut Dindin, selayaknya STPDN merombak sistem ataupun kurikulum pendidikan berbau militer menjadi sistem pendidikan sipil. “Sepertinya ada yang salah dalam proses pendidikan di sana,” ujar psikolog dari Universitas Padjadjaran, H Hatta Albanik.

Dikatakan, kasus penganiayaan praja di STPDN mengesankan adanya arogansi praja senior dan pengelola dengan kekuasaan yang dimilikinya. Karena sistem pendidikan tertutup, wajar jika kebijakan di lingkungan STPDN kerap tidak adil di kalangan praja. “Biasanya, kebijakan sangat dipengaruhi oleh tekanan pihak luar, sehingga penegakan hukum berlangsung tidak imbang,” katanya.

Menurut Dindin, dalam kasus kematian Erie Rakhman dan Wahyu Hidayat, keluarga korban bisa menggugat keluarga tersangka ataupun penyelenggara STPDN secara perdata. Kematian akibat penganiayaan, kata Dindin, sangat merugikan keluarga korban.

Menurut dia, menggugat perdata keluarga tersangka walaupun terkesan normatif, tetapi yang mesti bertanggung jawab dalam kasus ini adalah STPDN. Persoalannya, pihak keluarga sendiri telah mengalihkan bentuk pendidikan dan pembinaan kepada STPDN setelah mereka diasramakan.

Dalam asrama, karakter praja itu dibentuk oleh sistem pendidikan STPDN. Seorang praja yang baik, menurut Dindin, bisa saja menjadi arogan dan beringas ketika masuk pada sistem yang menghalalkan kekerasan. (zal)

http://kompas.com/kompas-cetak/0309/14/Fokus/560388.htm

Belum Ada Tanggapan to “Keadilan Versus Keberingasan”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: