IPDN/STPDN Watch
upaya mengingat kepentingan hajat hidup Masyarakat

DPR Desak Pemerintah Tangani Kasus STPDN

JAKARTA, (PR).23 September 2003-Kalangan DPR mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah sehubungan dengan terbuktinya aksi kekerasan yang terjadi di kampus STPDN seperti yang ditayangkan SCTV. Aksi penyiksaan praja senior terhadap praja junior dinilai sangat menyimpang dari tujuan pendidikan itu sendiri. Sementara itu, Ketua STPDN Sutrisno dianggap telah melakukan kebohongan publik.

Rangkuman pendapat itu disampaikan Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR, Drs. Arief Mudatsir Mandan, M.Si. (FPPP), Wakil Ketua Komisi VI DPR Prof. Dr. H. Anwar Arifin (F-Golkar), anggota Komisi VI Prof. Dr. Ir. Muhammadi (F-Reformasi) ketika dihubungi “PR” secara terpisah, di Jakarta, kemarin. (Baca tulisan terkait di halaman 5 dan 15)

Menurut Arief, dengan terbuktinya kejadian di STPDN, sudah semestinya lembaga pendidikan itu dibubarkan. Bahkan, dia menegaskan bahwa pembubaran itu tidak berarti digabungkan dengan IIP (Institut Ilmu Pemerintahan).

“Saya tidak setuju kalau itu (STPDN) digabungkan dengan IIP. Alasannya, dikhawatirkan kalau digabungkan maka IIP akan tertular oleh perilaku para praja yang demikian sadis,” tandasnya.

Aksi kekerasan yang terjadi di STPDN, lanjut dia, sudah tidak bisa ditoleransi. “Bagaimana jadinya kalau negara ini bisa dipimpin oleh preman-preman seperti itu. Ini sangat tidak layak, apalagi mereka adalah para calon pamong praja. Jangan-jangan kalau sudah jadi camat, rakyatnya salah sedikit saja dipukuli”.

Arief mengaku sangat kaget ketika menyaksikan tayangan televisi tentang aksi yang terjadi di STPDN. Apalagi, Ketua STPDN Drs. Sutrisno dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR begitu meyakinkan bahwa aksi kekerasan itu tidak ada.

“Saya kira bukan saya saja yang kaget dan emosional. Orang lain yang menonton tayangan itu juga pasti sangat marah dan emosional. Kok bisa kekerasan dan penyiksaan di kampus itu terus terjadi tanpa ada kontrol dari pemerintah secara ketat,” tuturnya.

Mantan Hakim Agung H. Bismar Siregar, S.H., kepada “PR”, Senin malam (22/9), mengatakan bahwa rekaman kejadian yang ditayangkan di sebuah televisi swasta bisa menjadi petunjuk adanya fakta terjadinya kekerasan di kampus STPDN Jatinangor Sumedang. “Meski film itu tidak terkait dengan kasus tewasnya Wahyu Hidayat, film itu menjadi bukti faktual kekerasan yang terjadi di STPDN,” ujarnya.

Bismar menambahkan, meski tanpa menggunakan hukum positif, bukti faktual dan adanya tayangan tersebut sudah memadai untuk melakukan tindakan hukum. Hal itu bisa menjadi bukti awal dengan adanya perlakuan tidak pada tepatnya. “Tindakan itu bukan delik aduan karena ada bukti kekerasan. Pimpinan STPDN bisa dikenai sanksi karena berada di lingkungan kampus, namun selalu mengatakan hal-hal yang baik. Hal itu tidak sesuai dengan kenyataan yang menyembunyikan hal-hal yang bersifat kebinatangan,” tandasnya seraya menambahkan, pihak pimpinan kampus tidak bisa lepas dari tanggung jawab.

Mantan Mendagri, Ryaas Rasyid mengakui bahwa ia merasa malu dan terkejut setelah dirinya melihat fakta kekerasan yang terjadi di STPDN. “Saya melihat tindakan-tindakan itu bukan lagi brutal, tapi sudah biadab,” ujarnya.

 

Kebohongan publik

Prof. Dr. Ir. Muhammadi menganggap pimpinan STPDN telah melakukan kebohongan publik atas tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan kampusnya saat mengadakan rapat dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Rabu (17/9). Saat itu, Sutrisno mengatakan bahwa kondisi di kampusnya baik-baik saja dan tidak ada tindak kekerasan. Namun, rekaman video kekerasan terhadap praja junior oleh praja senior yang diperlihatkan SCTV, Minggu malam (21/9), menepis bantahannya di depan Komisi VI DPR.

Menurut Muhammadi yang sempat hadir pada pertemuan dengan Ketua STPDN dengan Komisi VI, Ketua STPDN saat itu hanya melaporkan hal-hal yang baik saja. “Akan tetapi, pasti ada yang salah kalau ada (praja) yang berdarah ada yang luka. Ia (Ketua STPDN-red.) berarti telah melakukan kebohongan publik. Ia membohongi DPR,” tandasnya.

Lebih lanjut Muhammadi mengatakan pemerintah harus segera mengoreksi manajemen di sekolah yang mencetak pimpinan di lingkup pemerintahan itu. Selain itu, pemerintah harus segera mengambil tindakan karena laporan yang disampaikan selama ini tidak betul. “Pimpinan STPDN yang tidak becus harus diganti karena ada tatanan disiplin dari militer yang diterapkannya sudah melenceng. Penerapan disiplin sudah kebablasan sehingga timbul ekses negatif,” katanya.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Prof. Dr. H. Anwar Arifin mendesak pemerintah agar mempercepat proses integrasi dua lembaga pendidikan, yakni STPDN dan IIP, untuk lebih menciptakan lingkungan pendidikan yang beradab sesuai dengan UU Sisdiknas.

“Tindakan kekerasan yang terjadi di STPDN sudah tergolong dalam bentuk tindakan kriminal dan melanggar HAM. Ini perlu ada penindakan hukum lebih lanjut terhadap pelaku-pelaku yang terkait,” ujar Arifin.

Melihat penayangan di salah satu televisi swasta perihal kekerasan yang terjadi di STPDN, lanjut Arifin, hal itu semakin menguatkan dewan untuk mendorong pemerintah agar mempercepat melakukan integrasi STPDN dengan IIP. Pemerintah telah mengupayakan penggabungan dua institusi pendidikan tersebut pada tahun 2005.

 

Tak beri rekomendasi

Penarikan atau pencopotan pimpinan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), itu sepenuhnya merupakan hak dan wewenang Mendagri di Jakarta. Oleh karena itu, Pemrov Jabar tidak memberikan rekomendasi apa pun tentang hal tersebut.

“Adapun soal sistem pendidikan yang berlaku di STPDN, itu jelas perlu dievaluasi. Silakanlah pihak yang terkait mengevaluasi,” kata Gubernur Jabar, Danny Setiawan tatkala dimintai tanggapannya atas tayangan seputar kasus STPDN di sebuah stasiun televisi swasta, di Kampus Unpad Bandung, kemarin.

Danny Setiawan mengemukakan bahwa dalam melihat persoalan STPDN, hendaknya dilakukan secara proposional. Alasannya, STPDN merupakan aset pendidikan yang tentunya harus dilihat secara utuh. Selama ini output SPTDN harus diakui cukup baik sehingga menyikapi kasus di STPDN mesti tepat.

“Jadi, janganlah terlalu negative thinking terhadap STPDN. Coba positive thinking-lah. Yang terjadi kan sebenarnya oknum atau kasuistis. Maksudnya, ada efek dari pelaksanaan sistem pendidikan. Itu yang harus ditinjau dan dibenahi. Yang negatifnya yang harus direduksi atau dihilangkan dari sistem yang berlaku dalam pendidikan di STPDN,” ujar Danny Setiawan yang alumnus SPTDN.

Sementara itu, pengamat pendidikan, Drs. Abdul Choliq Wijaya, S.I.P., S.Ag., mengatakan bahwa aparat berwajib, seperti Polri, Depdagri, Depdiknas, dan pihak terkait lainnya, sekarang ini harus duduk satu meja untuk membentuk tim terpadu guna mengusut tuntas kasus SPTDN. Dengan begitu, kelak akan ada kebersamaan dalam identifikasi masalah, pengumpulan data, dan perumusan kesimpulan.

“Kalau situasinya seperti sekarang ini, masing-masing pihak berbicara dan menilai, tampaknya kurang maslahat dan bisa-bisa justru bias ke mana-mana. Sebaiknya, buat saja tim terpadu penanganan kasus SPTDN, termasuk pula melibatkan DPR RI,” ujar Abdul Choliq.

Dalam pandangan Direktur Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jabar, Dr. K.H. Miftah Faridl, kasus STPDN sesungguhnya mesti dilihat dalam perspektif kasuistik atau insidentil. Artinya, itu dilakukan oleh oknum mahasiswa dalam jumlah banyak dan sering serta memungkinkan pula terjadi di perguruan tinggi lain.

“Mungkin karena sekarang masyarakat sangat sensitif dan kebetulan terjadi di perguruan tinggi pemerintahan maka kasus ini mencuat dan menarik perhatian banyak pihak. Di kampus lain, bisa saja terjadi sejenis dengan STPDN,” ujar K.H. Miftah Faridl.

Menurut dosen agama Islam di ITB ini, dalam perspektif agama Islam, kasus SPTDN lebih bernuansa ketidakmampuan seseorang mengendalikan hawa nafsunya. Pelajaran menahan hawa nafsu seperti diajarkan dalam ibadah puasa, baik pada momentum Ramadan maupun shaum Senin-Kamis, itu agaknya luput dipetik oleh para pelaku. Juga, pelajaran agama Islam tentang keharusan bersikap santun dan menjaga akhlaqul karimah terhadap siapa pun, tampaknya tidak diamalkan oleh para senior di SPTDN.

 

Pengusutan

Ketua STPDN Drs. H. Sutrisno belum berhasil dikonfirmasi berkaitan tindak kekerasan dalam pengaderan drumben yang ditayangkan oleh televisi itu. Namun, menurut Pembantu Ketua (PK) III STPDN Drs. H. Burhanudian Dalil, menyatakan sehubungan tindak kekerasan itu, secara kelembagaan pihaknya akan mengecek sejauh mana kebenarannya. “Benar atau tidaknya dan asli atau tidaknya gambar yang ditayangkan itu, termasuk kapan dan di mana serta siapa saja praja yang terlibat sedang kita telusuri,” jelasnya.

Apabila terbukti benar, pihak lembaga akan menjatuhkan sanksi kembali terhadap para siswa praja yang terlibat pemukulan dalam kegiatan itu. Karena sejauh ini, pihak lembaga tidak membenarkan adanya bentuk kegiatan pengkaderan semacam itu (dengan hukuman fisik). “Untuk sementara itu, semua bentuk pengaderan, seperti dalam kegiatan drumben sudah kita bekukan. Selanjutnya, pihak lembaga akan melakukan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengasuhan, pengajaran, dan pembinaan para siswa,” ujarnya.

Kapolres Sumedang, AKBP Drs. Yoyok Subagiono, S.H., M.Si., mengakui pihaknya pun sudah melakukan komunikasi dengan Ketua STPDN, Drs. H. Sutrisno. Menurut keterangan Sutrisno, kekerasan yang terjadi dalam kegiatan pengaderan drumben tersebut di luar sepengetahuan dirinya. “Oleh karena itu, Ketua STPDN berjanji akan membentuk tim untuk menyelidiki kasus tersebut. Selain itu, semua kegiatan pengaderan praja, termasuk kegiatan drumben, dinyatakan dibekukan untuk sementara waktu sampai waktu yang akan ditetapkan kemudian,” jelas Kapolres.

Menurut informasi, berkaitan tayangan kekerasan tersebut, tim dari Irjen Depdagri juga sudah menerjunkan tim untuk sama-sama meneliti kasus tersebut. “Kami akan bekerja sama dan semua yang terlibat dalam kekerasan itu akan ditindak sesuai hukum. Selain untuk menegakkan hukum, penyelidikan kasus itu juga diharapkan akan memutus mata rantai kekerasan di STPDN. Malam ini (tadi malam-red.), kita sudah membentuk tim dan akan mulai bekerja mengusut kekerasan tersebut,” jelasnya.

Ditegaskan kapolres, siapa pun yang terlibat dalam penganiayaan massal seperti dalam tayangan televisi itu akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Begitu pula para pembina yang terbukti lalai dalam kasus itu, akan diproses sampai tuntas. “Karena itu pula, kita akan bekerja sama dengan pihak STPDN. Kita juga akan mencari rekaman kaset tayangan kekerasan yang dialami pada pengaderan drumben itu,” tambahnya seraya menyebutkan, tiga tersangka penganiaya Jurinata (20), madya praja dari kontingen Kalimantan Tengah, Selasa (23/9) atau hari ini, juga akan diperiksa. (A-130/A-78/A-88/A-84/A-44/A-98/E-39)***

http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0903/23/0101.htm

Belum Ada Tanggapan to “DPR Desak Pemerintah Tangani Kasus STPDN”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: