Kepala Bidang Humas Polda Jabar AKBP Dade Achmad kepada wartawan melalui telepon, Senin (14/5/2007) mengatakan tim penyidik direktorat narkoba Polda Jabar masih sedang memproses pemberkasan tiga praja IPDN yang terlibat kasus narkoba. “Kami belum mendapat informasi, kapan berkas kasus narkoba atas nama tiga tersangka dilimpahkan. Yang pasti dalam waktu dekat,” ujar Dade.

Ketiga praja yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu adalah Rizardo, Lan Maulana Yusuf, dan Lazwardi. Ketiganya kepergok mengisap ganja di barak oleh pengasuh dan kemudian dilaporkan ke polisi oleh rektor.

Sementara itu itu penyidik Polres Sumedang, yang menangani kasus penganiayaan dengan tersangka praja tingkat I, Romanos Nusagalang, baru akan menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumedang awal Juni mendatang. “Kami masih menyusun berkas perkara atas nama tersangka Romanos. Rencananya nanti awal Juni kita serahkan,” ujar Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Sumedang AKP Hotben Gultom di Sumedang. (ern/asy)

“Sudah lah kasihan mereka. Itu terlalu dibesar-besarkan. Sudah jatuh tertimpa tangga nanti,” katanya saat dihubungi detikcom, Kamis (17/5/2007).

Kaloh menerangkan, pemecatan keduanya karena tindakan indisipliner, bukan atas pertimbangan aborsi. Kebenaran berita itu bisa terungkap bila ada pernyataan keberatan soal pemecatan dari kedua praja IPDN itu.

“Ya mereka bisa mengajukan keberatan atas pemecatan itu dan mengatakan alasannya,” kata Kaloh.

Dua praja wanita yang diduga melakukan aborsi tersebut adalah nindya praja (tingkat III) asal Jawa Barat inisial LMS dan wasana praja (tingkat IV) asal Sumut, DS. Keduanya dipecat pada Rabu 16 Mei bersama 11 praja lainnya dalam apel luar biasa yang dipimpin oleh plt Rektor Johannis Kaloh. Sebelumnya, pada Senin 14 Mei, IPDN juga telah memberikan sanksi kepada 33 praja yang mayoritas berupa penurunan pangkat dan tingkat.

Impian praja yang dipecat untuk menjadi pejabat pamong praja sudah sirna. Kini, mereka kembali ke kampung halamannya tanpa membawa kesuksesan.

“Sekarang mereka sudah dipulangkan semua ke kampung halamannya masing-masing,” terang Kaloh. (gah/gah)

Dua praja wanita yang diduga melakukan aborsi tersebut adalah nindya praja (tingkat III) asal Jawa Barat inisial LMS dan wasana praja (tingkat IV) asal Sumut DS. Keduanya dipecat pada Rabu 16 Mei bersama 11 praja lainnya dalam apel luar biasa yang dipimpin oleh plt Rektor Johannis Kaloh. Sebelumnya, pada Senin 14 Mei, IPDN juga telah memberikan sanksi kepada 33 praja yang mayoritas penurunan pangkat dan tingkat.

Informasi dari sumber internal IPDN kepada wartawan, keduanya telah melakukan tindakan asusila yang berbuntut kehamilan. Bahkan LMS melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut dengan seniornya yang juga dari kontingen Jabar yaitu AN, yang turut dipecat.

Sementara pasangan DS, diyakini berasal dari luar kampus. Namun, mereka menggugurkan kandungannya. “LMS melakukan aborsi di baraknya. Sementara aborsi DS dilakukan di sebuah klinik yang ada di Cileunyi Bandung,” tutur sumber tersebut Kamis (17/5/2007).

Kekerasan bukan satu-satunya masalah yang membelit Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Aroma kolusi dan nepotisme juga merebak di kampus pencetak pamong ini. Kisah La Ode Muhammad Faisal (21), praja asal Makassar, menguatkan indikasi itu.Laporan Alief Sappewali

KISAH pahit itu terjadi dua tahun lalu. Tapi, hingga kini Faisal masih terus diliputi kebingungan. Hingga kini ia belum menemukan kejelasan mengapa dirinya dikeluarkan secara sepihak dari STPDN (kini IPDN). Padahal, ia merasa tidak pernah melakukan tindakan indisipliner apalagi kekerasan.

“Saat itu saya diminta Pak I Nyoman Sumaryadi (saat itu masih menjabat Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan STPDN) untuk menulis kronologis saat saya mulai masuk hingga mengikuti Latsar Mendis Praja. Setelah catatan itu saya setor, beliau langsung memerintahkan saya keluar dari STPDN,” kata Faisal kepada Fajar di Kopizone, Makassar, kemarin.

Saat itu, Sumaryadi memang memberi alasan pemecatan dirinya dari STPDN. Tapi, Faisal merasa alasan itu terkesan dibuat-buat dan sulit dipahami. Sumaryadi mengatakan ia tidak memenuhi syarat belajar di institut yang bermarkas di Jatinangor itu karena tidak memiliki SK. Padahal, jelas-jelas Faisal telah dinyatakan lulus masuk STPDN.

“Saya sudah melalui seluruh prosedur mulai dari tingkat Kota Makassar hingga seleksi di STPDN. Saya kemudian dinyatakan lulus dan bahkan sudah menjalani Latsar,” tutur Faisal sambil memperlihatkan seragam praja dan foto bersama rekannya di Batalyon I Kompi A Latsar Mendis Praja tahun 2004.

Ia mengikuti seleksi masuk STPDN tahun 2004. Saat itu Faisal adalah salah satu calon praja STPDN utusan Kota Makassar. Ia mengikuti seluruh tahapan seleksi hingga pantuhir. Lalu, calon praja yang dinyatakan lulus diumumkan. Nama Faisal termasuk salah seorang yang dinyatakan lulus.

Selanjutnya, Faisal pun mengikuti Latsar Mendis di Cimahi. Masalah muncul saat pengukuhan akan dilakukan. Pada saat gladi resik, tiba-tiba Sumaryadi memanggil Faisal secara khusus untuk memberitahukan bahwa ia tidak lulus. Akibatnya, Faisal gagal dikukuhkan pada gelombang pertama tersebut.

Namun, sehari kemudian Sumaryadi kembali memanggil Faisal. Saat itu ia memberitahukan bahwa ada kekeliruan dan Faisal ternyata lulus. Maka, ia pun akhirnya mengikuti pengukuhan gelombang kedua. Namun, setelah belajar selama kurang lebih tiga bulan di STPDN atau tepatnya 17 Maret 2005, ia kembali dipanggil Sumaryadi.

Saat itulah, Faisal diminta membuat kronologis secara tertulis mulai proses ia masuk hingga mengikuti proses belajar mengajar di STPDN. Setalah itu, ia langsung dikeluarkan. Sambil menunggu orangtuanya datang menjemput, Faisal sempat tinggal sementara di komplek STPDN.

“Setelah itu kami bawa Faisal ke Jakarta. Kami menunggu perkembangan selama dua bulan. Kami juga sempat mengadu ke LBH Jakarta atas kesewenang-wenangan itu. Tapi, tidak digubris pihak STPDN. Tapi, kami belum menyerah. Sambil menunggu, Faisal mengisi waktu dengan kuliah di Universitas Tri Sakti,” jelas Ashadi, keluarga Faisal.

Belum sempat menyelesaikan pendidikan di Tri Sakti, pihak keluarga meminta Faisal pulang ke Makassar. Alasannya, mereka khawatir keselamatan Faisal jika tetap berada di Jakarta. Di Makassar, ia melanjutkan kuliah di Universitas Muslim Indonesia (UMI) hingga sekarang. Ia sekarang sudah menginjak semester IV di Fakultas Ekonomi UMI.

“Kebetulan kasus-kasus IPDN sedang terbongkar. Kami pikir ini kesempatan yang baik mengungkap masalah lain IPDN. Kami berharap, Faisal bisa dikembalikan kepada status awalnya sebagai praja IPDN. Sedangkan penggantinya yang masuk secara ilegal, kami minta diusut,” tambah Ashadi.

Pihak La Ode Muhammad Faisal memang mencurigai adanya permainan oknum tertentu terkait pemecatan dirinya dari STPDN. Betapa tidak, ia melihat ada dua praja asal Sulawesi Selatan yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus. Tidak jelas, bagaimana kedua praja itu bisa lolos menggantikan posisinya dengan cara semudah itu.

Bagaimana dengan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di IPDN? Faisal tidak ingin banyak berkomentar soal ini. “Tidak perlu saya ceritakan. Apa yang ditayangkan televisi selama ini sudah cukup menggambarkan kejadian di IPDN yang sesungguhnya,” tandasnya.

* Tak Ada Formasi

Kasus Faisal ini sebenarnya sudah pernah diributkan pada akhir 2005 lalu. Dalam sebuah wawancara situs berita Tempointeraktif edisi 8 Oktober 2005, kasus Faisal ini sempat disinggung oleh I Nyoman yang saat itu masih menjabat sebagai purek III.

Menurut Nyoman, Faisal dikirim ke IPDN untuk mengikuti seleksi sebagai formasi tambahan. Ia dikirim bersama lima temannya untuk mengikuti proses seleksi sambil menunggu tambahan kuota yang diputuskan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara. “Diusulkan oleh pemda (pemerintah daerah) sebagai usul tambahan formasi,” katanya.

Ternyata, formasi tambahan untuk calon praja asal Faisal (maksudnya formasi tambahan untuk Makassar, red) tidak ada. Padahal, saat yang bersamaan Faisal yang masih berada di kampus IPDN saat itu, ternyata telah mengikuti Latsarmendis di Cimahi bersama calon praja lainnya. “Pulang dari Cimahi (Latsarmendis) dia (Faisal) diberitahu tidak lulus,” ujar Nyoman. Pemberitahuan itu, diumumkan pada Oktober 2004 lalu.

Setelah pemberitahuan tersebut, calon praja yang tidak lulus tersebut, diperbolehkan tinggal di kompleks IPDN. Selama menunggu jemputan, ia tinggal di mess yang dikhususkan bagi tamu di kompleks IPDN. “Kami punya toleransi sampai orang-tuanya datang,” katanya. Izin tinggal tersebut diberikan karena Faisal tidak mempunyai biaya untuk menginap di luar kompleks IPDN.

Nyoman juga membantah adanya calon praja yang menggantikan posisi Faisal. Karena ketika usulan formasi tambahan tidak ada, maka tidak ada calon praja yang bisa diterima lagi dari pemerntah daerahnya. “Kami punya data dan fakta,” katanya. (***)

http://www.fajar.co.id/picer.php?newsid=80

Puluhan pengunjuk rasa mendatangi kantor DPRD dan dilanjutkan ke kantor Gubernur Sumsel. Mereka memprotes adanya oknum yang meminta uang ratusan juta rupiah untuk meloloskan calon agar diterima di IPDN. Massa mendesak agar sistem percaloan di IPDN diusut tuntas dan dihapuskan.

Kesuma Irawan, orangtua calon mahasiswa IPDN, menuturkan, ia dimintai uang Rp 200 juta oleh seorang oknum pejabat di Prabumulih. Calo menjanjikan putra Kesuma, Ircan Primakesuma, diterima di IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

Namun, Kesuma tidak menyerahkan uang yang diminta, dan putranya yang telah masuk seleksi tahap akhir gagal diterima di IPDN. Padahal, ia mendapat informasi dari ketua panitia penerimaan siswa IPDN dari Sumsel bahwa putranya menduduki peringkat dua besar di Prabumulih, dari beberapa tes yang diujikan.

“Kami meminta pemerintah dan DPRD mengusut tuntas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme dalam seleksi penerimaan siswa IPDN,” kata Islah Taufik Effendi, koordinator aksi.

Merebaknya isu percaloan penerimaan siswa tidak disangkal oleh Asisten III Bidang Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumsel, Eddy Junaidi. Menurut dia, penentuan nilai dan kelulusan seharusnya tidak diberitahukan kepada orangtua atau calon mahasiswa sebelum pengumuman resmi. (lkt)

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0608/16/sumbagsel/2887902.htm

Menurut Ketua Serikat Petani Kerakyatan Sumedang (SPKS) Apih Safari seusai melapor ke KPK, Rabu, IPDN telah memungut hasil sewa lahan kepada masyarakat petani di Sumedang. “Padahal yang disewakan adalah tanah milik negara,” ujar Apih yang didampingi dosen IPDN Inu Kencana Syafei.

Karena itu, Apih menduga telah terjadi kriminalisasi dalam penyewaan tanah yang dilakukan oknum IPDN. “Oknumnya inisialnya M,” ungkap Apih.

Untuk melengkapi laporan dugaan korupsi lahan negara, Apih pun membawa bukti pembayaran penyewaan tanah. Tanda pembayaran tersebut terkesan seadanya karena ada yang hanya berupa tulisan di kertas putih, bukan di lembaran kwitansi.

Pada kesempatan itu, Apih menuntut ganti rugi pada IPDN. “Kami menuntut uang kita dikembalikan, karena selama 13 tahun uang kita yang telah dibayarkan ke mereka kurang lebih Rp 1,5 miliar,” katanya.

Tuntutan itu, lanjut dia, sebenarnya sudah disetujui oleh IPDN namun masih terkendala soal jumlah yang harus dibayar IPDN. “Mereka punya cara menghitung sendiri,” katanya.

Sementara itu, orangtua almarhum Cliff Muntu, Noldie Muntu dan Sherly Rondonuwu, merasa dibohongi oleh Dekan IPDN Lexie M Giroth atas kematian anaknya yang disebutkan karena sakit liver akut, padahal faktanya meninggal karena dianiaya sesama praja IPDN.

Saat memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang dipimpin Hakim Kresna Menon, Noldie mengaku dirinya mengetahui kematian anaknya saat ditelepon rekan Cliff Muntu pada Selasa (3/4) dinihari.

Selang 10 menit kemudian, kata Noldie, Lexie M Giroth mengabari bahwa Cliff Muntu sedang dirawat karena sakit liver akut. Tidak lama kemudian Lexie kembali menelepon dan mengabarkan bahwa Cliff telah meninggal dunia. “Saya sempat mempertanyakan kenapa pada telepon pertama Lexie mengatakan Cliff dirawat, tapi kemudian menyebutkan Cliff meninggal karena liver,” katanya. Bahkan, kata Noldie, Lexie juga mengatakan jenazah Cliff akan segera diurus untuk diterbangkan ke Manado.

Beberapa jam kemudian Noldie menerima telepon dari Kapolsek Jatinangor AKP Bashori yang mengabari Cliff meninggal tidak wajar dan polisi meminta izin untuk mengotopsi jenazah Cliff.

Noldie juga menyatakan tidak pernah memberikan kuasa kepada siapa pun, termasuk Lexie M Giroth, untuk menolak otopsi yang akan dilakukan kepolisian setempat.

Saksi lainnya, mantan Kapolres Sumedang AKBP Syamsul Bachri, mengatakan, ada rekayasa terorganisasi yang dilakukan pihak IPDN di balik kematian Cliff Muntu. (Jimmy Radjah/Ant)

http://72.14.253.104/search?q=cache:fVUO7YVOdhIJ:www.suarakarya-online.com/news.html%3Fid%3D178403+IPDN+%2B+Korupsi&hl=id&ct=clnk&cd=5&gl=id